2018 Seluruh Desa di Aceh Harus Teraliri Listrik

01-11-2017 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali saat memberikan pandangan pada kunjungan kerja ke Nangro Aceh Darussalam (NAD). Foto:Eko/iw.

 

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali mengharuskan kepada PLN Nangro Aceh Darussalam (NAD) agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik di setiap desa yang ada di NAD. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja ke NAD.

 

Ketersediaan energi listrik yang cukup, kini menjadi satu persoalan penting di Aceh. Kebijakan pemadaman bergilir oleh pemegang mandat listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih terjadi. Syaikhul menegaskan, keharusan penyediaan listrik di setiap desa di Aceh tidak bisa ditawar lagi.

 

"Harus bisa dilaksanakan, saya kira untuk Aceh ini sangat mudah ya karena hanya 12 desa, jadi mungkin intervensinya tidak terlalu sulit," tandasnya di Kantor PLN perwakilan Aceh, Selasa (31/10/2017) sore.

 

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta percepatan elektrifikasi listrik desa di seluruh Aceh. Tidak hanya itu dia juga mendorong PLN agar dapat mengatasi masalah kelistrikan yang ada di Sumatera.

 

"Kami juga mendesak kepada Direktur Bisnis Wilayah Sumatera untuk menyampaikan pemetaan masalah dan solusianya seperti apa. Jadi saya mohon untuk Sumatera tidak ada desa yang tidak berlistrik," jelasnya.

 

Meskipun demikian, anggota dewan dari Dapil Jawa Timur Indonesia ini menilai kinerja PLN di Aceh sudah bagus. "Saya kira sudah bagus ya, Aceh ini peringkat kedua di Sumatera untuk rasio elektrifikasi, khususnya untuk elektrifikasi berbasis desa, hanya di bawah Bangka Belitung. Jadi 12desa ini pun harus diselesaikan," pungkasnya.

 

Syaikhul menyampaikan, ketersediaan energi nasional adalah tugas negara maka dalam hal ini dia mengatakan dengan tegas, tidak boleh ada satu rumah pun, satu warga negara pun yang tidak mendapatkan listrik. Karena dalam hal energi juga harus ada keadilan sosial, sesuai dengan Pancasila. (eko/sc).

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...